Jakarta (17 Mei 2025) — Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025. Sekolah gratis berkonsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut program ini sebagai langkah strategis nasional memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan melahirkan generasi emas.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,“ ujarnya dalam acara siniar Penjaga Harapan di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam.
Dirancang sebagai sekolah berasrama terpadu, Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal delapan hektare. Setiap sekolah dilengkapi fasilitas lengkap yakni laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar semuanya disediakan secara gratis dan mengikuti perkembangan zaman.
“Siswanya bukan kita kasih buku ataupun kapur, tapi sudah menggunakan iPad. Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” kata Agus Jabo.
Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai kementerian. Kemendikdasmen, KemenPAN RB, BKN, dan Kemenag bertanggung jawab atas kurikulum dan tenaga pendidik, sementara Kemen PU penyiapan sarana dan prasarana sekolah dan Kemensos sebagai penanggungjawab utama.
Menanggapi stigma di media sosial tentang Sekolah Rakyat, Agus menegaskan bahwa lembaga pendidikan ini justru merupakan sekolah unggulan yang berbeda dari sekolah formal biasa.
“Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” katanya.
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat pada tahap awal akan hadir di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, karena hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Mereka akan melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk menilai kondisi keluarga secara menyeluruh, termasuk melakukan asesmen terhadap orangtua dan anak calon siswa Sekolah Rakyat.
“Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” kata Agus Jabo.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan, menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029.
Dengan konsep asrama, pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi modern, Sekolah Rakyat bukan hanya solusi instan. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas di 2045.
